TUGAS SEJARAH PERANG DINGIN

Posted by Unknown on 07.42 | 2 comments

Nama anggota :

1. Dewi Wulandari          (11)

2. Novita Wulandari      (20)

3. Nurani Iswidiasih      (21)

4. Sindi Nugraheni        (30)

5. Siska Nur'aini Dewi    (31)

                                                                            Politik Luar Negeri Indonesia pada Posisi Perang Dingin

Pengertian Politik Luar Negeri

         Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 

faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.

a. Faktor Luar Negeri

           Faktor luar negeri, misalnya akibat globalisasi. Dengan globalisasi seakanakan dunia ini sangat kecil dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain.

b. Faktor Dalam Negeri

           Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri. Bagaimana dengan politik luar negeri di Indonesia

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

           Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Bagaimana maksudnya? Bebas, artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Aktif, artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalahmasalah internasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

          Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”

Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;

b. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;

c. meningkatkan perdamaian internasional;

d. meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

         Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

Posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua sampai berakhir Perang Dingin dapat dijelaskan sebagai berikut:

A) Politik Luar Negeri Indonesia pada Periode Masa Presiden Soekarno

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Lama dibawah Presiden Soekarno memiliki ciri-ciri:

Ø  Memiliki nasionalisme yang kuat

Ø  Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional

Ø  Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri

Ø  Cenderung bersifat agresif

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia setelah Orde Lama dibawah Presiden Soekarno dapat dikategorikan ke dalam dua masa, yaitu:

1) Masa Demokrasi Liberal

            Politik luar negeri Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak Perang Kemerdekaan tetapi baru dapat berkembang sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal (Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1949-1959) adalah sebagai berikut:

Ø  Pada masa cabinet Mohammad Hatta (Kabinet Republik Indonesia Serikat/ RIS) politik luar negeri Indonesia di titik beratkan pada Negara Asia dan Negara Barat, karena kepentingan Indonesia masih terkait dengan Eropa. Peranan hasil Indonesia masih terpusat di negeri Belanda dan Eropa Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak Amerika Serikat. Terbukti dengan ditandatangani kerjasama ekonomi, teknik, dan persenjataan antara Menteri Luar Negeri yakni Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika yakni Merle Cochran dalam bentuk “Mutual Security Act” pada tahun 1952. Kerjasama tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak karena dianggap telah memasuki Indonesia ke Blok Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo Pertama, politik luar negeri Indonesia lebih condong kerjasama dengan Negara Asia dan Negara Afrika. Terbukti dengan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap sampai lahirnya Dekrit Presiden pada tahun 1959, politik luar negeri Indonesia mulai bersifat bebas aktif terbukti: Pertama, Indonesia menjalin hubungan baik dengan Negara blok Barat seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1956, Indonesia memperoleh bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat senilai US$96.700.000. dan Presiden Soekarno pada bulan Maret 1956, berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Presiden John F. Kennedy. Kedua, Indonesia juga menjalin blok Timur. Pada bulan Agustus 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet dan mendapat bantuan ekonomi dari Uni Soviet senilai US$ 100.000.000, selain itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke daerah bagian Uni Soviet yakni Cekoslowakia, Kuba, dan Republik Rakyat Cina.

2) Masa Demokrasi Terpimpin

            Masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif, hal ini dapat dilihat dari:

Ø  Pengiriman pasukan perdamaian Garuda Kedua ke Kongo (Afrika) untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC (United Nations Operation for Congo).

Ø  Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To Bilt The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat (sekarang: Papua), kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ø  Indonesia ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1961

Ø  Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games Keempat di Jakarta tahun 1962.

Ø  Indonesia berhasil melaksanakan Ganefo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok Timur (Belanda ikut serta dalam Ganefo tersebut).

Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke Blok Komunis, terbukti:

Ø  Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan Negara komunis lainnya.

Ø  Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Blok Baru yang dikenal dengan: Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking (Sekarang: Beijing)-Pyongyang.

B) Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

            Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Baru dibawah Presiden Soeharto memiliki ciri sebagai berikut:

Ø  Bersifat regionalism demi kepentingan nasional

Ø  Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional

Ø  Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.

Ø  Cenderung bersifat moderat (diplomatis)

Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia lebih dekat bahkan bersahabat dengan Negara Blok Barat. Hal ini dilakukan dengan tujuan:

Ø  Agar Indonesia mendaatkan kembali kepercayaan dari Negara Barat

Ø  Agar Indonesia dapat membangun kembali ekonomi melalui investasi asing dan bantuan asing

Ø  Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan politik luar negeri yang bersifat agresif.

            Kedekatan Indonesia dengan Negara Barat mengakibatkan Indonesia mendapatkan ekonomi dari IGGI, yaitu konsorsium pemberi pinjaman ekonomi kepada Indonesia yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Australia, dan Jepang.

            Selain dekat dengan Negara Barat, Indonesia juga menerapkan politik luar negeri yang bersifat regional yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia selalu tampil sebagai pemeran utama, terbukti:

Ø  Indonesia mempelopori terbentuknya organisasi ASEAN (Asociation South East Asian Nations) melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

Ø  Indonesia memperkenalkan SEAWFZ (South East Asian Weapons Free Zone) yaitu kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir yang nantinya disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kedua ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ø  Presiden Soeharto mengajak Perdana Menteri Onn dari Malaysia untuk bersama menangkal pengaruh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya adalah ditandatangani Doktrin Kelantan pada bulan Maret 1980. Isinya pemberian bantuan ekonomi kepada Vietnam (Agar Vietnam tidak tergantung dan terpengaruh oleh Republik Rakyat Cina) dan bergabung dengan Negara ASEAN.

Ø  Sewaktu Malaysia mengusulkan pembentukan EAEG (East Asian Economic Grouping) pada bulan Desember 1990, Indonesia menolak usulan tersebut dan penolakan Indonesia diikuti oleh seluruh Negara anggota ASEAN. Berbeda dengan usulan Thailand tentang AFTA (Asean Free Trade Area) yang sebelumnya diusulkan melibatkan Indonesia terlebih dahulu sehingga Indonesia menyetujui. Usulan AFTA tersebut nantinya berubah menjadi usulan seluruh anggota ASEAN dan disetujui dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keenam di Hanoi, Vietnam pada tahun 1989.

Ø  Indonesia menjadi pelopor, bahkan menteri luar negeri Indonesia yakni Ali Alatas menjadi ketua forum Jakarta Informal Meeting (JIM) yang bertujuan untuk mencari permasalahan masalah konflik di Kamboja. Jakarta Informal Meeting I (JIM Pertama) dilaksanakan di Bogor pada tahun 1988 dan Jakarta Informal Meeting II (JIM Kedua) dilaksanakn pdi Jakarta pada tahun 1989.

Ø  Sewaktu Perdana Menteri Australia mengusulkan pembentukan APEC di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1989, Indonesia menolak gagasan tersebut yang diikuti oleh Negara ASEAN lain. Indonesia khawatir hanya kan dijadikan pasar oleh Negara besar, sedangkan rakyat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan. Namun kebijakan Indonesia akhirnya berubah setelah Presiden Amerika Serikat yakni Bill Clinton melibatkan Presiden Soeharto untuk hadir dalam Pertemuan APEC Pertama di Seatle, Amerika Serikat pada tahun 1993, Indonesia menyetujui dan mendukung terbentuknya APEC dan nantinya diikuti oleh Negara ASEAN. Bahkan tampil sebagai tuan rumah dalam Pertemuan APEC Kedua di Bogor pada tahun 1994.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan politik luar negeri Indonesiam negarah kepada penerapan politik luar negeri bebas aktif, hal ini terbukti:

Ø  Selain Indonesia berhubungan akrab dengan Negara blok barat, Indonesia mulai membuka hubungan dengan Negara Blok Timur. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan normalisasi hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat Cina, kemudian pada tahun 1989, Indonesia berkunjung ke Uni Soviet.

Ø  Pada tahun 1992, Indonesia terpilih sebagai ketua Gerakan Non Blok. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang dilaksakana di Jakarta menghasilkan “Jakarta Message” (Pesan Jakarta) yang berisi: Pertama: Menyelesaikan hutang luar negeri Negara berkembang. Kedua, melaksanakan kerjasama di bidang pertanian, bahan pangan, penduduk serta pembangunan ekonomi.

Sumber: Nur, Ali. Modul Bahan Ajar Sejarah. Ponorogo: MGMP

“PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

PADA MASA PERANG DINGIN”

Anggota Kelompok :

1. Alma Puspita Kencana (01)

2. Erawati Rosadi (13)

3. Fajarwati Sumardi Putri (14)

4. Kenadya Aisyah Almas (16)

XII IPS 1

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Alenia pertama pembukaan Uud 1945 “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial “ merupakan salah satu alasan Indonesia melaksanakan Politik luar negeri bebas aktif dengan menyertakan diri menjadi anggota PBB yang ke-60 tangal 28 September 1950 di New York, guna menciptakan perdamaian dengan mendukung penyelasaian secara damai konflik korea dan mendukung gerakan antikolonial. Pencetusnya adalah Mohammad Hatta.

2. Tujuan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan.

b. Memperoleh barang barang dari luar negeri yang belum bisa di produksi sendiri untuk kemakmuran rakyat.

c. Perdamaian internasional guna membangun dan memakmurkan rakyat dengan suasana damai.

3. Posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua sampai berakhir Perang Dingin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Faktor pengaruh politik luar negeri setelah kemerdekaan:

1. Perjuangan diplomasi di forum internasional untuk menjamin penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda.

2. Strategi perjuangan bersenjata yang digunakan untuk mengusir kekuatan militer Belanda dari Indonesia

A) Politik Luar Negeri Indonesia pada Periode Masa Presiden Soekarno

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Lama di bawah Presiden Soekarno memiliki ciri-ciri :

 Memiliki nasionalisme yang kuat.

 Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional.

 Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.

 Cenderung bersifat agresif.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia setelah Orde Lama dibawah Presiden Soekarno dapat dikategorikan ke dalam dua masa, yaitu :

1) Masa Demokrasi Liberal

Politik luar negeri Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak Perang Kemerdekaan tetapi baru dapat berkembang sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal (Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1949-1959) adalah sebagai berikut :

 Pada masa cabinet Mohammad Hatta (Kabinet Republik Indonesia Serikat/ RIS) politik luar negeri Indonesia di titik beratkan pada Negara Asia dan Negara Barat, karena kepentingan Indonesia masih terkait dengan Eropa. Peranan hasil Indonesia masih terpusat di negeri Belanda dan Eropa Barat.

 Pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak Amerika Serikat. Terbukti dengan ditandatangani kerjasama ekonomi, teknik, dan persenjataan antara Menteri Luar Negeri yakni Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika yakni Merle Cochran dalam bentuk “Mutual Security Act” pada tahun 1952. Kerjasama tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak karena dianggap telah memasuki Indonesia ke Blok Barat.

 Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo Pertama, politik luar negeri Indonesia lebih condong kerjasama dengan Negara Asia dan Negara Afrika. Terbukti dengan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

 Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap sampai lahirnya Dekrit Presiden pada tahun 1959, politik luar negeri Indonesia mulai bersifat bebas aktif terbukti: Pertama, Indonesia menjalin hubungan baik dengan Negara blok Barat seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1956, Indonesia memperoleh bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat senilai US$96.700.000. dan Presiden Soekarno pada bulan Maret 1956, berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Presiden John F. Kennedy. Kedua, Indonesia juga menjalin blok Timur. Pada bulan Agustus 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet dan mendapat bantuan ekonomi dari Uni Soviet senilai US$ 100.000.000, selain itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke daerah bagian Uni Soviet yakni Cekoslowakia, Kuba, dan Republik Rakyat Cina.

2) Masa Demokrasi Terpimpin

Masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif, hal ini dapat dilihat dari :

 Pengiriman pasukan perdamaian Garuda Kedua ke Kongo (Afrika) untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC (United Nations Operation for Congo).

 Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To Bilt The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat (sekarang: Papua), kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 Indonesia ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1961.

 Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games Keempat di Jakarta tahun 1962.

 Indonesia berhasil melaksanakan Ganefo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok Timur (Belanda ikut serta dalam Ganefo tersebut).

Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke Blok Komunis, terbukti :

 Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan Negara komunis lainnya.

 Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Blok Baru yang dikenal dengan: Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking (Sekarang: Beijing)-Pyongyang.

B) Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Baru dibawah Presiden Soeharto memiliki ciri sebagai berikut :

 Bersifat regionalism demi kepentingan nasional.

 Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional.

 Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.

 Cenderung bersifat moderat (diplomatis).

Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia lebih dekat bahkan bersahabat dengan Negara Blok Barat. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

 Agar Indonesia mendaatkan kembali kepercayaan dari Negara Barat.

 Agar Indonesia dapat membangun kembali ekonomi melalui investasi asing dan bantuan asing.

 Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan politik luar negeri yang bersifat agresif.

Kedekatan Indonesia dengan Negara Barat mengakibatkan Indonesia mendapatkan ekonomi dari IGGI, yaitu konsorsium pemberi pinjaman ekonomi kepada Indonesia yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Australia, dan Jepang.

Selain dekat dengan Negara Barat, Indonesia juga menerapkan politik luar negeri yang bersifat regional yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia selalu tampil sebagai pemeran utama, terbukti :

 Indonesia mempelopori terbentuknya organisasi ASEAN (Asociation South East Asian Nations) melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

 Indonesia memperkenalkan SEAWFZ (South East Asian Weapons Free Zone) yaitu kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir yang nantinya disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kedua ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

 Presiden Soeharto mengajak Perdana Menteri Onn dari Malaysia untuk bersama menangkal pengaruh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya adalah ditandatangani Doktrin Kelantan pada bulan Maret 1980. Isinya pemberian bantuan ekonomi kepada Vietnam (Agar Vietnam tidak tergantung dan terpengaruh oleh Republik Rakyat Cina) dan bergabung dengan Negara ASEAN.

 Sewaktu Malaysia mengusulkan pembentukan EAEG (East Asian Economic Grouping) pada bulan Desember 1990, Indonesia menolak usulan tersebut dan penolakan Indonesia diikuti oleh seluruh Negara anggota ASEAN. Berbeda dengan usulan Thailand tentang AFTA (Asean Free Trade Area) yang sebelumnya diusulkan melibatkan Indonesia terlebih dahulu sehingga Indonesia menyetujui. Usulan AFTA tersebut nantinya berubah menjadi usulan seluruh anggota ASEAN dan disetujui dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keenam di Hanoi, Vietnam pada tahun 1989.

 Indonesia menjadi pelopor, bahkan menteri luar negeri Indonesia yakni Ali Alatas menjadi ketua forum Jakarta Informal Meeting (JIM) yang bertujuan untuk mencari permasalahan masalah konflik di Kamboja. Jakarta Informal Meeting I (JIM Pertama) dilaksanakan di Bogor pada tahun 1988 dan Jakarta Informal Meeting II (JIM Kedua) dilaksanakn pdi Jakarta pada tahun 1989.

 Sewaktu Perdana Menteri Australia mengusulkan pembentukan APEC di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1989, Indonesia menolak gagasan tersebut yang diikuti oleh Negara ASEAN lain. Indonesia khawatir hanya kan dijadikan pasar oleh Negara besar, sedangkan rakyat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan. Namun kebijakan Indonesia akhirnya berubah setelah Presiden Amerika Serikat yakni Bill Clinton melibatkan Presiden Soeharto untuk hadir dalam Pertemuan APEC Pertama di Seatle, Amerika Serikat pada tahun 1993, Indonesia menyetujui dan mendukung terbentuknya APEC dan nantinya diikuti oleh Negara ASEAN. Bahkan tampil sebagai tuan rumah dalam Pertemuan APEC Kedua di Bogor pada tahun 1994.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan politik luar negeri Indonesiam negarah kepada penerapan politik luar negeri bebas aktif, hal ini terbukti:

 Selain Indonesia berhubungan akrab dengan Negara blok barat, Indonesia mulai membuka hubungan dengan Negara Blok Timur. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan normalisasi hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat Cina, kemudian pada tahun 1989, Indonesia berkunjung ke Uni Soviet.

 Pada tahun 1992, Indonesia terpilih sebagai ketua Gerakan Non Blok. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang dilaksakana di Jakarta menghasilkan “Jakarta Message” (Pesan Jakarta) yang berisi: Pertama: Menyelesaikan hutang luar negeri Negara berkembang. Kedua, melaksanakan kerjasama di bidang pertanian, bahan pangan, penduduk serta pembangunan ekonomi.

(sumber: Nur, Ali. Modul Bahan Ajar Sejarah. Ponorogo: MGMP.)

A.      PENGERTIAN

Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Politik luar negeri bebas aktif muncul tahun 1948 dimana pada masa itu Indonesia masih menjadi negara yang baru lahir setelah sekian tahun terjajah. Pada masa itu Indonesia harus menentukan sikap politik luar negerinya di tengah permasalahan politik global, yaitu perang dingin antara blok barat yang berideologikan liberalis kapitalis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur yang berideologikan sosialis komunis yang dipimpin Uni Soviet.

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia banyak dipengaruhi oleh politik domestik. Begitu pula kondisi politik dalam negeri banyak dipegaruhi oleh kondisi politik internasional. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu berada pada masa percobaan demokrasi, ditandai dengan banyaknya partai politik yang dibentuk untuk kepentingan politik masing-masing pihak. Hal ini mengakibatkan kondisi politik dalam negeri inidonesia tidak stabil dan sering bergantinya perdana menteri beserta kabinetnya yang setiap masa kepemimpinannya lebih mengutamakan kepentingan atasa ideologinya. Hal berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia. Bergantinya kabinet berpengaruh terhadap arah politik Indonesia tergantung dengan kepentingan pemimpin pemerintahan pada saat itu sehingga pada awalnya ada kedekatan kabinet tertentu dengan blok barat dan blok timur. Hal ini menyebabkan Indonesia terjepit dalam memposisikan diri dan kemerdekaannya.

B.      SEJARAH KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGRI REPUBLIK INDONESIA BEBAS AKTIF

Peristiwa Internasional yang terjadi meletusnya perang dunia ke 2 pada tahun 1939 antara 2 blok kekuatan, yaitu Negara-negara poros dengan Negara-negara sekutu. Bagian dari pernag dunia ke 2 yang terjadi di ASIA dikenal sebagai/ dengan sebutan PerANG ASIA TIMUR RAYA, yang berada di pihak JEPANG sehingga Jepang tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menguasai hamper seluruh wilayah ASIA tenggara.

Kemudian Angkatan Perang Amerika mulai menyerang secara besar”-an kearah Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, America menyerang(membom) kota Hiroshima dan  kemudian kembali membom di Nagasaki pada 3 hari setelah Hiroshima. Diantara kedua peristiwa tsb, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8Agustus 1945. Dan akhirnya Jepang meyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Dg menyerahnya Jepang, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan dan kesempatan ini digunakan untuk mempersiapkan. Dan pada tanggal 17 Bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai Negara yang merdeka.

Sejak saat itu muncul 2 kekuatan raksasa dunia yaitu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sering terjadi salah pendapat di antara kedua raksasa tsb yang mengakibatkan terjadinya perang dingin. Pembagian dunia seolah-olah hanya terdiri dari 2 blok saja, menuntut seluruh Negara untuk memilih salah 1 dari blok tsb.

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah RI mengalami berbagai kesulitan. Oposisi dari FDR-PKi mengusulkan agar menyikapi pertentangan AS dengan Uni Soviet tsb RI memihak kpd Uni Soviet. Untuk meyikapi usulan FDR-PKI maka MOH HATTA memberikan ketrangannya di depan BP-KNIP tanggal 2 September 1948 mengemukakan pernyataan yang merupakan penjelasan tentang “Politik Bebas Aktif”. Makna bebas aktif dapat disimak dari judul keterangannya “Mendayung diantara 2 karang yang artinya politik bebas aktif, Mendayung=upaya(aktif), Diantara 2 karang= tidak terikat oleh 2 kekuatan Adikuasa yang ada (bebas)”.

Kebijakan Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

Langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Ampera dalam menata kembali politik luar negeri, antara lain sebagai berikut.

Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah banyak memperoleh manfaat dan bantuan dari organisasi internasional tersebut. Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.

´PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional.

´PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI.

´PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia

Pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatanganiJakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966). Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

´Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

´Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.

´Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

Pembentukan Organisasi ASEAN

ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok. Syarat menjadi anggota adalah dapat menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN.

ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:

´meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama secara regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan;

´meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara;

´memberi sumbangan ke arah kemajuan dan kesejahteraan dunia;

´memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB;

´memajukan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

´memajukan pelajaran-pelajaran (studies) tentang Asia Tenggara;

´memajukan kerja sama yang erat dan bermanfaat, di tengah-tengah organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama dan menjajaki semua bidang untuk kerja sama yang lebih erat di antara anggota.

Dasar kerja sama ASEAN adalah:

´saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa;

´mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan, subversi, dan konversi dari luar;

´tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;

´menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara damai;

´tidak menggunakan ancaman dan penggunaan kekuatan;

´menjalankan kerja sama secara efektif.

Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

´Consultative Group on Indonesia (CGI)

Sebelum pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan dari Consultative Group on Indonesia (CGI) terlebih dahulu mendapat bantuan dana pembangunan dari Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan. Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok.

´Negara-negara kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.

´Badan keuangan dunia baik internasional maupun regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank),Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Bantuan dari IGGI yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek produktif dan kesejahteraan sosial itu, antara lain sebagai berikut.

´Bantuan teknik, umumnya tidak diterima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bantuan tenaga ahli, peralatan laboratorium, dan penelitian.

´Grant digunakan untuk biaya berbagai macam keperluan pembangunan, misalnya untuk membeli kapal angkutan laut.

´Devisa kredit dan bantuan pangan digunakan untuk biaya impor barang modal, bahan baku, dan bahan makanan.

´Bantuan proyek digunakan untuk biaya pembangunan proyek listrik, pembangunan telekomunikasi, pengairan, pendidikan, kesehatan (program KB), dan prasarana lainnya.

´Bantuan program digunakan untuk biaya penyusunan program pembangunan.

Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas). Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari negara-negara maju.

Indonesia, sebagai anggota APEC, mempunyai peranan yang cukup penting. Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat (1993), Indonesia ditunjuk sebagai Ketua APEC untuk periode 1994–1995. Sebagai Ketua APEC, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 kepala negara dankepala pemerintahan negara anggota. Sidang APEC di Tokyo tahun 1995, memutuskan bahwa era perdagangan bebas akan mulai diberlakukan tahun 2003 bagi negara maju dan 2010 bagi negara

C.      TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia, antara lain bertujuan sebagai berikut.

Membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.

Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia.

Persahabatan tersebut dibentuk atas dasar kerja sama untuk membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang abadi. Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

Memperoleh barang-barang yang diperluakan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.